Suntikan Dana Pemkot Mandek, Operasional DKS Mati Suri

SURABAYA – Kasus hilangnya lukisan Parangtritis Selasa (15/1) seolah mengungkap fakta bahwa ada ketidakberesan di Dewan Kesenian Surabaya (DKS). YT, “orang dalam” DKS yang menjual lukisan tersebut, ternyata belum digaji lima bulan.

Persoalan itu merupakan buntut penghentian aliran dana operasional dari pemkot untuk DKS sejak Januari 2007. Padahal, dalam SK Wali Kota Surabaya Nomor 188.45/211/436.1.2/2004 disebutkan bahwa pemkot sebagai penyandang dana utama DKS.

“Dana berhenti, tetapi tanpa pemberitahuan. Kami sudah kirim surat ke Disparta (Dinas Pariwisata) dan asisten administrasi pemkot, tetapi tidak ada respons,” ujar staf Humas DKS Farid Syamlan kepada Jawa Pos di markas DKS, kompleks Balai Pemuda, kemarin (21/1).

Gara-gara penghentian aliran dana itu, banyak tunggakan biaya operasional yang ditanggung DKS. Selain menunggak gaji untuk YT, ternyata, telepon kantor DKS diblokir sejak beberapa bulan lalu. Belum lagi beban tagihan langganan koran. “Selama ini, pengurus patungan agar kegiatan DKS tetap bisa jalan. Tapi, tidak semua bisa begini terus,” kata Farid.

Kekecewaan DKS kepada pemkot tidak hanya soal penghentian biaya operasional itu. Desember 2007, DKS juga mengajukan surat pembentukan kepengurusan demisioner, namun hingga kini belum ada tanggapan. Padahal, masa jabatan pengurus yang disahkan pemkot pada 2004 habis sejak November 2007. “Kalau sudah tidak dibutuhkan, bubarkan saja DKS,” tegasnya.

Pada usia ke-37 tahun, Dewan Kesenian tertua kedua di Indonesia itu seolah kehilangan arah. Ibaratnya hidup enggan, mati tak mau. Bahkan, rencana even tahunan DKS pun belum dibuat hingga saat ini. “Kami berusaha mempertahankan Parade Teater Remaja pada April nanti. Untuk program lain, masih belum ada rencana,” ujarnya.

Menyangkut kasus lukisan yang hilang itu, Farid menegaskan bahwa persoalan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. “Persoalan lukisan yang dijual YT itu menjadi persoalan bersama. Memang DKS yang bermasalah, jadi harus diselesaikan dengan bijaksana,” katanya.

Untuk menebus kembali lukisan tersebut, DKS sedang mengupayakan uang talangan. “Belum dapat dananya. Yang pasti. kami usahakan secepatnya,” tegasnya.

Sementara itu, Jawa Pos tidak berhasil menemui YT. Saat dihubungi, ponselnya mati. Di markas DKS pun, YT kemarin tidak ada. “Dia tetap masuk seperti biasa kok. Tapi, sekarang sedang tugas keluar,” jawab Farid saat ditanya tentang YT.

Asisten III Sekkota M. Fadil mengatakan, penghentian pembiayaan oleh pemkot tersebut berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Salah satu aturan dalam Permendagri itu menyebutkan bahwa pemerintah daerah tidak diperkenankan terus membantu lembaga di luar pemerintah.

Karena itu, kata Fadil, pada 2007 pemberian bantuan ke DKS terpaksa dihentikan pemkot. “Sebenarnya, kami ingin terus memberikan bantuan itu. Tapi, kami tidak ingin juga menabrak permendagri tersebut,” ujar alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu. (uji/kit/hud)

Jawa Pos, Selasa, 22 Jan 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: